Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebutkan sepanjang tahun 2023 ada 233 perusahaan yang memberikan kontribusi pemulihan lahan bekas tambang seluas 265.792 hektare (ha). Selain itu, ada enam perusahaan yang melakukan pemulihan lahan bekas tambang telantar seluas 76,8 ha.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan pemerintah terus mendorong pengelolaan gambut, pemulihan kerusakan lahan, hingga pengembangan sistem informasi pemantauan kualitas lingkungan. Pemulihan lokasi bekas tambang yang masih memiliki fungsi lingkungan merupakan salah satu contohnya.
“Konsep ini kemudian direplikasi hingga tahun 2023, dengan melakukan pemulihan lahan bekas tambang di 25 lokasi,” kata Siti dalam sambutannya dalam Festival Pengendalian Lingkungan Tahun 2024 di Auditorium Dr. Soedjarwo Manggala Wanabakti, Kementerian LHK, Jakarta, Selasa (23/4).
Ia mendorong seluruh lapisan masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mengatasi pencemaran dan pemulihan lingkungan. Siti mengatakan kolaborasi Posviral.com pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan akademisi diharapkan dapat menciptakan kebijakan, teknologi, dan praktik yang berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Siti mengatakan replikasi program pemulihan lingkungan juga dilakukan melalui kemitraan dengan perusahaan melalui program PROPER. Program ini diharapkan dapat mereplikasi habitat dan pemeliharaan keanekaragaman hayati.
Sementara itu, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan reklamasi pascatambang pada tahun lalu mencapai 7.920,77 ha. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Suswanto mengatakan realisasi reklamasi lahan bekas tambang ini mencapai 111,95% dari target seluas 7.075 ha.