“Jadi ke depan ya memang prioritasnya kalau dari kami dunia usaha bagaimana pemerintahan baru ini cepat mengembalikan daya beli,” ujar Wakil Presiden Direktur PT TMMIN Bob Azam di kawasan BSD, Tangerang, Banten, Rabu.
Bob menilai penurunan daya beli yang sedang terjadi saat ini merupakan isu yang harus segera ditangani oleh pemerintah, terutama untuk mendorong pertumbuhan pasar dalam negeri.
Salah satu indikator penurunan daya beli dapat dilihat dari adanya deflasi, yang menurutnya lebih disebabkan oleh melemahnya permintaan dibandingkan dengan kelebihan suplai barang.
Penurunan daya beli ini berdampak langsung pada sektor bisnis dan investasi. Dia mengatakan, jika daya beli tidak segera pulih, pertumbuhan pasar akan terhambat, dan investasi pun tidak akan masuk karena pertumbuhan domestik yang stagnan.
“Investasi datang itu kalau ada market di dalam negerinya tumbuh. Kalau enggak tumbuh ya investasi enggak masuk. Nah untuk tumbuh ini perlu daya beli. Daya beli ini harus didorong,” ujar Bob.
Bob menilai pemerintah perlu menahan diri dari kebijakan menaikkan pajak. Meskipun suku bunga di Indonesia telah turun, dampaknya masih belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan seperti relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) yang sebelumnya terbukti mampu mendorong penjualan kendaraan di era pandemi COVID-19, dinilai dapat diterapkan kembali.
“Jadi daya beli itu benar-benar harus ditingkatkan melalui relaksasi- relaksasi,” kata dia.
TMMIN pun berharap pemerintahan baru dapat segera memberikan arah kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor otomotif.
“Pengalaman kita setiap pemerintahan baru itu berkah bagi otomotif biasanya karena keyakinan meningkat, biasanya ada direction baru. Kita berharap pemerintahan yang sekarang juga memberikan berkah juga,” pungkas dia.
Baca juga: Infrastruktur isi daya pengaruhi minat konsumen beli kendaraan listrik
Baca juga: Toyota nilai stimulus daya beli untuk mobil datang dari banyak pihak
