Posviral.com, Jakarta – Rombongan Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) mendatangi gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Rabu, 10 Juli 2024. Mereka mengkritik Menteri Budi Arie Setiadi yang dianggap tidak bisa diandalkan dalam menjaga keamanan data negara. Massa terdiri dari puluhan orang yang membawa spanduk berisi tuntutan terhadap Kominfo.
“Saya harap Anda menyadari bahwa posisi bukan sekadar gelar. PDNS 2 Bocor, Budi, apa yang kamu lindungi?” kata Ketua AKAMSI di depan Gedung Kominfo.
Dia menambahkan, data tersebut diblokir. peretas dan tidak memiliki cadangan sangat mengkhawatirkan. “Mengamankan data yang kita miliki adalah sebuah pertahanan. Kita sebagai masyarakat bingung dan tidak bisa memikirkan apa yang akan kita lakukan.”
Pusat Data Sementara Nasional PDNS 2 berada di Surabaya. Menyimpan data milik ratusan instansi pusat dan daerah. Peristiwa peretasan PDNS terjadi pada tanggal 20 Juni 2024 sob peretas ransomware enkripsi otak mengaku sebagai dalang penyerangan ini.
Salah satu layanan publik yang terkena dampak penyerangan adalah layanan migrasi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pecahan kembali Data yang ada di PDNS 2 diyakini milik lembaga ini, yang kemudian memindahkan layanannya melalui cloud milik Amazon yang dinilai lebih aman.
Awalnya, peretas meminta kompensasi senilai $8 juta atau Rp 129,9 miliar untuk bisa mengakses kembali data yang terkunci. Nanti geng peretas ransomware Brain Cipher mengumumkan bahwa mereka akan memberikan kunci dekripsi secara gratis karena rasa kasihan kepada masyarakat dan untuk memberikan pelajaran kepada pihak berwenang Indonesia.
Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. -Martin Yogi Pardamean
Pengawasan Tempo Di depan gedung Kominfo, aksi tersebut tidak mendapat sambutan baik dari pejabat kementerian. Sementara itu, seruan untuk “mengundurkan diri Budi” terus bergema di halaman depan gedung Kominfo.
Perbaikan data PDNS akan selesai bulan ini
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto berharap persoalan data ini bisa selesai pada bulan ini, sesuai permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Berbicara pada 1 Juli lalu, Hadi menyatakan pemerintah juga telah mewajibkan kementerian dan lembaga memiliki data cadangan sebagai langkah tindak lanjut pasca PDNS 2 terserang ransomware.
Hadi mengatakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan akan berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk meningkatkan keamanan siber. Ia mengatakan BSSN akan berperan dalam meningkatkan keamanan dengan menghubungkan kendali komando BSSN di Ragunan.
